Arahnesia.ID — Ikatan Pemuda dan Pelajar Muna (IPPM) kembali mendatangi Gedung Merah Putih KPK untuk melengkapi laporan dugaan penyimpangan pada proyek Pengaman Pantai Raha, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara. Selain temuan ketidaksesuaian pelaksanaan dengan Detail Engineering Design (DED), IPPM mengungkap indikasi penggunaan BBM bersubsidi dalam operasional proyek yang dikerjakan PT Pinar Jaya Perkasa.
Sekretaris Jenderal IPPM, Muhamad Ramadan Sawal, mengatakan delegasinya menyerahkan dokumen hasil investigasi lapangan—termasuk rekaman dan data lapangan—yang menunjukkan pekerjaan tidak sesuai spesifikasi serta adanya relasi kepentingan yang perlu didalami. IPPM meminta KPK memeriksa sejumlah pihak terkait, yakni oknum anggota DPR RI Dapil Sultra berinisial RB, Kepala Satker BWS Wilayah IV Kendari berinisial MA, serta Direktur PT Pinar Jaya Perkasa berinisial M.
“Kami serahkan data dan temuan terbaru agar bisa ditelaah secara hukum. Harapan kami proses berjalan profesional dan transparan,” kata Muhamad saat penyerahan dokumen.
Dalam berkas yang diserahkan, IPPM menyorot tiga hal utama: (1) ketidaksesuaian pelaksanaan dengan DED; (2) indikasi relasi kepentingan yang memengaruhi proses tender dan pelaksanaan; serta (3) dugaan pemanfaatan BBM subsidi di luar ketentuan—yang menurut mereka perlu ditindaklanjuti karena berpotensi melanggar aturan.
Perwakilan humas KPK menyatakan laporan hari ini akan ditelaah, namun menegaskan masih membutuhkan kelengkapan data. “Sebelum ini kami memang kekurangan data dan sudah melakukan koordinasi dengan Pak Pitra. Laporan hari ini akan kami telaah dan bila masih ada hal yang dibutuhkan akan kami kabari perkembangannya,” kata pejabat humas KPK kepada wartawan.
IPPM menegaskan akan terus mengawal proses ini dan berencana kembali ke KPK pekan depan jika belum ada kejelasan tindak lanjut. “Sesuai komitmen kami untuk memastikan proyek infrastruktur dikerjakan sesuai aturan dan akuntabel, kami akan memantau sampai ada respons konkret,” pungkas Muhamad.(*)
