Arahnesia.ID – Dalam era tata kelola pemerintahan modern, data menjadi fondasi utama dalam pengambilan kebijakan publik. Kebijakan yang tepat sasaran, berkeadilan, dan berkelanjutan hanya dapat dihasilkan melalui basis data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam konteks pendidikan keagamaan di Indonesia, Education Management Information System (EMIS) memegang peran strategis sebagai sistem pendataan utama bagi madrasah dan pondok pesantren (pontren) di bawah pembinaan Direktorat Jendral Pendidikan Islam pada Kementerian Agama.
EMIS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen administratif, tetapi telah berkembang menjadi instrumen kebijakan yang menentukan arah perencanaan, penganggaran, serta evaluasi program pendidikan keagamaan. Oleh karena itu, EMIS perlu dikelola secara akurat dan pasti, serta senantiasa mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan birokrasi lintas kementerian/lembaga. Penguatan EMIS menjadi kebutuhan mendesak agar sistem ini mampu berfungsi optimal sebagai basis data bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) madrasah dan pontren, sekaligus sebagai tolok ukur validasi informasi dalam pengambilan kebijakan strategis seperti BOP/BOS, PIP, asesmen, dan akreditasi.
Sebagai sistem informasi manajemen pendidikan, EMIS dirancang untuk menghimpun, mengelola, dan menyajikan data kelembagaan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, serta kondisi sarana dan prasarana madrasah dan pontren. Data tersebut menjadi referensi utama bagi Kementerian Agama dalam merumuskan kebijakan berbasis kebutuhan riil di lapangan.
Dalam praktiknya, kompleksitas pengelolaan pendidikan keagamaan menuntut EMIS untuk tidak bersifat statis. Dinamika jumlah peserta didik, perubahan status kelembagaan, kondisi sarpras yang beragam, hingga tuntutan integrasi dengan sistem nasional lainnya menjadikan EMIS harus adaptif dan responsif. Ketika EMIS tidak dikelola secara akurat dan mutakhir, risiko kesalahan kebijakan menjadi sangat besar, mulai dari ketidaktepatan sasaran bantuan hingga lemahnya akuntabilitas publik. Oleh sebab itu, penguatan EMIS merupakan bagian integral dari reformasi birokrasi Kementerian Agama, khususnya dalam mewujudkan tata kelola pendidikan keagamaan yang transparan, profesional, dan berbasis data.
Bantuan sarana dan prasarana merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan akses dan mutu layanan pendidikan madrasah dan pontren. Kondisi fisik ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, sanitasi, asrama, serta fasilitas pendukung lainnya sangat menentukan kualitas proses pembelajaran.
EMIS berperan sebagai basis data utama dalam pemetaan kondisi sarpras tersebut. Melalui EMIS, Kementerian Agama dapat mengidentifikasi satuan pendidikan yang mengalami kerusakan ringan, sedang, maupun berat, serta memprioritaskan lembaga yang paling membutuhkan intervensi. Dengan demikian, EMIS menjadi alat strategis untuk memastikan bantuan Sarpras disalurkan secara tepat sasaran, adil, dan berorientasi pada pemerataan layanan pendidikan.
Bagi madrasah dan pontren swasta, keberadaan EMIS yang valid mencerminkan kehadiran negara dalam menjamin hak pendidikan masyarakat. Data yang akurat memperkuat legitimasi pemberian bantuan, sekaligus mencegah tumpang tindih program dan potensi penyimpangan anggaran.
Selain Sarpras, EMIS memiliki fungsi krusial dalam penetapan kebijakan pendanaan operasional pendidikan, seperti Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Data jumlah peserta didik, rombongan belajar, dan karakteristik satuan pendidikan yang tercatat dalam EMIS menjadi dasar utama perhitungan alokasi anggaran.
Ketepatan data EMIS akan berimplikasi langsung pada keadilan distribusi anggaran. Data yang tidak valid berpotensi menyebabkan kelebihan atau kekurangan alokasi dana, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas layanan pendidikan.
Demikian pula dalam pelaksanaan Program Indonesia Pintar (PIP), EMIS berfungsi sebagai instrumen verifikasi dan validasi data peserta didik penerima bantuan. Integrasi EMIS dengan sistem data nasional lainnya menjadi kunci untuk memastikan PIP tepat sasaran, menghindari duplikasi, dan melindungi peserta didik dari risiko eksklusi bantuan.
Dalam konteks peningkatan mutu pendidikan, EMIS memiliki peran strategis sebagai basis data pendukung asesmen dan akreditasi madrasah dan pontren. Data profil lembaga, tenaga pendidik, peserta didik, serta sarpras yang terekam dalam EMIS menjadi referensi awal dalam pelaksanaan asesmen nasional maupun proses akreditasi.
Konsistensi dan keakuratan data EMIS sangat menentukan objektivitas penilaian mutu lembaga. Ketidaksesuaian antara data EMIS dan kondisi faktual di lapangan dapat mengurangi kredibilitas hasil asesmen dan akreditasi. Oleh karena itu, EMIS harus dikelola dengan prinsip validasi berlapis, pembaruan berkala, dan pengawasan yang ketat.
Pengelolaan EMIS menghadapi sejumlah tantangan, antara lain keterbatasan kapasitas sumber daya manusia pengelola data, disparitas infrastruktur teknologi antarwilayah, serta budaya pelaporan yang belum sepenuhnya berbasis kualitas data. Selain itu, tuntutan interoperabilitas dengan sistem lintas kementerian/lembaga menuntut EMIS untuk terus bertransformasi secara teknologi dan kelembagaan.
Ke depan, penguatan EMIS perlu diarahkan pada peningkatan kualitas sistem teknologi informasi, penguatan regulasi pendataan, serta peningkatan literasi data bagi seluruh pemangku kepentingan pendidikan keagamaan. Dengan demikian, EMIS dapat berfungsi optimal sebagai instrumen kebijakan yang adaptif dan berkelanjutan.
Pengelolaan EMIS yang akurat dan pasti menjadi prasyarat utama bagi penyaluran bantuan sarana dan prasarana (Sarpras) madrasah dan pontren. Data yang tidak valid berpotensi menimbulkan ketidaktepatan sasaran bantuan, ketimpangan layanan, serta lemahnya akuntabilitas penggunaan anggaran negara. Oleh karena itu, EMIS harus berfungsi sebagai single source of truth (sumber data tunggal) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program bantuan pendidikan keagamaan.
Dengan demikian, EMIS harus menjadi rujukan dan sekaligus dasar pijakan pengambilan kebijakan serta orientasi layanan Pendidikan Keagamaan. EMIS harus mensinkronisasikan kepentingan regulasi dan kebutuhan di lapangan agar data dikeola secara obyektif, transparan dan berkeadilan dalam pemberian layanan, khususnya bantuan untuk Madrasah dan Pontren.(*)
