Arahnesia.ID – Pembangunan Sekolah Rakyat di Muncar, Banyuwangi pada dasarnya merupakan langkah positif dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Kehadiran fasilitas pendidikan tentu menjadi harapan bersama, terlebih di tengah kebutuhan pemerataan pendidikan yang masih menjadi pekerjaan rumah di banyak daerah. Namun, di balik semangat pembangunan tersebut, muncul persoalan yang tidak boleh dianggap sepele, yakni terkait kejelasan izin pembangunan yang hingga kini masih menjadi tanda tanya publik, sementara proses pembangunan disebut hampir selesai.
Dalam konteks negara hukum, setiap pembangunan seharusnya berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku. Perizinan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Karena itu, ketika masyarakat kecil sering kali mendapatkan teguran bahkan sanksi akibat persoalan administrasi bangunan, maka proyek yang berkaitan dengan pemerintah ataupun fasilitas publik juga seharusnya mendapatkan perlakuan hukum yang sama.
Persoalan ini bukan semata tentang bangunan sekolah, melainkan tentang rasa keadilan di tengah masyarakat. Jangan sampai muncul kesan bahwa aturan hanya tegas kepada masyarakat biasa, tetapi longgar terhadap proyek tertentu yang memiliki kedekatan dengan kekuasaan atau kepentingan tertentu. Jika kondisi seperti ini dibiarkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya legalitas bangunan, tetapi juga kepercayaan publik terhadap pemerintah dan proses pembangunan itu sendiri.
Pemerintah daerah seharusnya segera memberikan penjelasan secara terbuka terkait status perizinan pembangunan Sekolah Rakyat tersebut. Transparansi menjadi penting agar tidak muncul spekulasi, kecurigaan, maupun dugaan-dugaan lain yang dapat berkembang liar di tengah masyarakat. Ketika pemerintah memilih diam, ruang kosong informasi justru akan diisi oleh prasangka publik yang pada akhirnya memperpanjang polemik.
Selain itu, pemerintah juga perlu menunjukkan tanggung jawab moral dan administratif atas setiap kebijakan maupun pembangunan yang dilakukan. Masyarakat tidak hanya membutuhkan pembangunan fisik, tetapi juga kepastian bahwa seluruh proses berjalan secara benar, sesuai aturan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kepercayaan masyarakat adalah modal sosial yang sangat penting dalam pembangunan daerah. Sekali kepercayaan itu menurun, maka akan sulit untuk dipulihkan.
Pada akhirnya, masyarakat tentu berharap pembangunan Sekolah Rakyat tetap membawa manfaat besar bagi pendidikan di Banyuwangi. Namun manfaat tersebut harus dibangun di atas prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap hukum. Pemerintah perlu membuktikan bahwa hukum berlaku sama bagi semua pihak tanpa tebang pilih. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya menghasilkan bangunan fisik, tetapi juga menghadirkan rasa keadilan dan kepercayaan publik yang kuat.(*)
