Arahnesia.ID – Di tengah derasnya arus digitalisasi dan revolusi informasi, otoritas keilmuan mengalami perubahan besar. Dahulu, masyarakat memperoleh pengetahuan agama melalui ulama, pesantren, perguruan tinggi, dan lembaga keagamaan yang memiliki sanad keilmuan jelas. Kini, siapa pun dapat berbicara atas nama agama melalui media sosial, kanal video, podcast, atau platform digital tanpa batas verifikasi akademik maupun tanggung jawab moral. Fenomena ini melahirkan persoalan serius, karena kaburnya batas antara ahli dan non-ahli, antara ilmu yang sahih dan opini yang viral. Dalam konteks tersebut, gagasan sertifikasi muballigh atau penceramah agama menjadi semakin penting sebagai instrumen menjaga otoritas ilmu, profesionalitas dakwah, dan tanggung jawab sosial dan keagamaan.
Era digital memang membawa manfaat besar bagi penyebaran dakwah. Media sosial memungkinkan pesan agama menjangkau masyarakat luas secara cepat dan murah. Penelitian tentang dakwah digital menunjukkan bahwa platform seperti TikTok dan Instagram memiliki pengaruh besar dalam membentuk perilaku keberagamaan generasi muda. Namun, di balik kemudahan itu terdapat ancaman serius berupa penyebaran hoaks keagamaan, potongan ceramah yang menyesatkan, ujaran kebencian, radikalisme, bahkan manipulasi agama demi kepentingan politik dan ekonomi.
Persoalan mendasar era disruptif adalah apa yang disebut banyak ilmuwan sebagai “kematian kepakaran” (the death of expertise). Dalam ruang digital, popularitas sering dianggap lebih penting daripada kompetensi. Jumlah pengikut media sosial dipersepsikan sebagai legitimasi keilmuan. Akibatnya, masyarakat sulit membedakan mana ulama yang benar-benar memiliki kapasitas akademik dan mana yang sekadar piawai berbicara di depan kamera. Fenomena ini sangat berbahaya karena agama bukan sekadar opini, melainkan menyangkut moralitas, hukum, bahkan stabilitas sosial masyarakat.
Dalam tradisi Islam, otoritas ilmu memiliki kedudukan yang sangat penting. Al-Qur’an menegaskan: “Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”(QS. An-Nahl: 43)
Ayat tersebut menunjukkan bahwa penyampaian ilmu agama tidak dapat dilakukan sembarangan. Islam mengenal konsep sanad, talaqqi, dan kompetensi keilmuan sebagai bentuk verifikasi terhadap sumber pengetahuan. Imam Malik bahkan pernah menyatakan bahwa tidak semua orang layak berbicara agama sebelum diuji kapasitas keilmuannya. Tradisi keilmuan Islam sejak awal dibangun di atas prinsip validitas sumber dan otoritas akademik.
Karena itu, sertifikasi muballigh sejatinya bukan upaya membatasi dakwah, melainkan menjaga kualitas dan tanggung jawab dakwah. Sertifikasi merupakan mekanisme pengakuan kompetensi agar penceramah memiliki standar minimal dalam aspek keilmuan, metodologi dakwah, wawasan kebangsaan, etika komunikasi, dan literasi digital. Dalam dunia modern, hampir semua profesi strategis memiliki sertifikasi, seperti : dokter, guru, akuntan, pilot, auditor, hingga juru sembelih halal. Maka, sangat logis apabila profesi yang berbicara atas nama agama yang mempengaruhi jutaan orang juga memiliki standar kompetensi yang jelas.
Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama RI mulai menunjukkan langkah konkret dalam penguatan profesionalisme bidang keagamaan. Pada tahun 2025, Kementerian Agama resmi memperoleh lisensi sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP). Langkah ini menunjukkan bahwa negara mulai menyadari pentingnya standarisasi kompetensi profesi keagamaan di era digital. Selain itu, Kemenag juga menyelenggarakan berbagai program pelatihan dan bimbingan teknis bagi penceramah agama untuk meningkatkan kualitas dakwah yang moderat dan kontekstual.
Sertifikasi muballigh juga relevan untuk menghadapi era post-truth, yaitu situasi ketika emosi dan opini lebih dipercaya daripada fakta dan ilmu pengetahuan. Penelitian terbaru tentang teologi di era post-truth menunjukkan bahwa hoaks dan disinformasi keagamaan dapat melemahkan otoritas lembaga agama, memicu polarisasi sosial, dan menggeser pemahaman keagamaan masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang multikultural, penyebaran ceramah provokatif sangat berpotensi mengganggu harmoni sosial dan memperkuat intoleransi.
Di media sosial, algoritma digital cenderung mempromosikan konten sensasional, emosional, dan kontroversial. Ceramah yang provokatif lebih mudah viral dibandingkan dakwah yang mendalam dan ilmiah. Kondisi ini melahirkan “ustaz instan” yang populer secara digital tetapi minim basis akademik. Akibatnya, ruang publik dipenuhi potongan dalil tanpa konteks, fatwa tanpa metodologi, serta narasi agama yang miskin etika intelektual. Padahal, kesalahan penyampaian agama dapat menimbulkan dampak sosial yang sangat luas, mulai dari perpecahan keluarga hingga konflik sosial.
Dalam perspektif sosiologi pengetahuan, hilangnya otoritas kepakaran merupakan ancaman serius terhadap peradaban ilmu. Ketika semua orang merasa paling benar tanpa dasar metodologis, maka ruang publik akan dipenuhi kebisingan informasi dan krisis epistemologis. Agama kemudian kehilangan kedalaman intelektualnya dan berubah menjadi sekadar komoditas digital yang diukur dari jumlah penonton dan monetisasi konten. Di sinilah sertifikasi memiliki fungsi etik dan akademik yang memastikan bahwa muballigh memahami metodologi ilmu agama, etika komunikasi publik, serta tanggung jawab sosial dakwah.
Namun demikian, sertifikasi tidak boleh dipahami sebagai alat politik atau pembungkaman kebebasan berdakwah. Sertifikasi harus diarahkan sebagai instrumen pembinaan kualitas, bukan monopoli otoritas. Negara perlu bekerja sama dengan organisasi keagamaan, perguruan tinggi, pesantren, dan tokoh masyarakat agar mekanisme sertifikasi bersifat inklusif, transparan, dan profesional. Kompetensi muballigh harus dinilai tidak hanya dari kemampuan retorika, tetapi juga kedalaman ilmu, integritas moral, moderasi beragama, kemampuan literasi digital, dan komitmen kebangsaan.
Selain negara, masyarakat juga memiliki tanggung jawab besar. Publik harus lebih kritis dalam memilih sumber ilmu agama. Popularitas digital tidak selalu identik dengan kedalaman ilmu. Masyarakat perlu membangun budaya tabayyun, verifikasi informasi, dan penghormatan terhadap otoritas keilmuan yang sahih. Tanpa kesadaran kolektif, ruang digital akan terus dipenuhi disinformasi yang merusak kualitas keberagamaan masyarakat.
Di sisi lain, lembaga pendidikan Islam perlu memperkuat kurikulum literasi digital dan etika komunikasi publik. Muballigh masa depan tidak cukup hanya memahami kitab klasik, tetapi juga harus memahami cara kerja algoritma media sosial, bahaya deepfake, manipulasi informasi, dan budaya digital generasi muda. Penelitian tentang etika Islam dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi AI menegaskan pentingnya prinsip tabayyun dan tanggung jawab moral dalam penggunaan media digital.
Pada akhirnya, sertifikasi muballigh bukan sekadar persoalan administratif, melainkan kebutuhan peradaban. Ketika informasi agama beredar tanpa kendali kompetensi, maka masyarakat berisiko kehilangan arah moral dan intelektual. Dakwah membutuhkan kebebasan, tetapi kebebasan juga harus disertai tanggung jawab ilmiah dan sosial. Karena itu, penguatan sertifikasi, literasi digital, dan profesionalisme penceramah agama merupakan langkah strategis untuk menjaga marwah ilmu pengetahuan, kualitas keberagamaan, dan harmoni sosial bangsa Indonesia di era digital.
Daftar Pustaka (APA Style)
An-Nahl: 43. Al-Qur’an al-Karim.
Kementerian Agama Republik Indonesia. (2025). Kemenag punya lembaga sertifikasi dari BNSP untuk lima profesi keagamaan. Diakses dari Kementerian Agama RI
Sundari, S., Hidayat, W., Septian, R. R., & Hairiyanto. (2025). Literasi keagamaan di era informasi: Tantangan dan peran pendidikan agama Islam dalam menyaring hoaks dan misinformasi. Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan.
Uriawan, W., Ijazi, M. S., Arraudy, N. R., Wibowo, O. S. P., & Santoso, R. D. (2025). A comparative analysis of Instagram and TikTok as Islamic da’wah media in the digital era. arXiv.
Uriawan, W., Rahman, I. F., Zidan, M., Rohmatillah, I., Raihan, M. A., & Dwiyanti, I. (2025). The role of Islamic ethics in preventing the abuse of artificial intelligence (AI) based deepfakes. arXiv.
Shao, C., Ciampaglia, G. L., Flammini, A., & Menczer, F. (2016). Hoaxy: A platform for tracking online misinformation. arXiv.
Detik Hikmah. (2025). Kemenag resmi miliki lembaga sertifikasi profesi bidang keagamaan. Diakses dari Detik Hikmah
ResearchGate. (2025). Teologi di era post-truth dan tantangan gereja dalam menyampaikan kebenaran di tengah hoaks dan disinformasi (*)
